YUDDY AWASI LANGSUNG PENANGANAN HONORER K2 DI KANTOR BKN
October 24, 2015
Add Comment
JAKARTA - Usai menghadiri acara pengukuhan Satgas Netralitas
ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy
Chrisnandi langsung menuju kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yuddy yang didampingi Kepala BKN Bima Haria
Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputi Bidang SDM
Aparatur Setiawan Wangsaatmaja tiba di gedung BKN sekitar pukul 10.00 WIB,
Jakarta, Jumat (23/10).
Yuddy langsung
meninjau sejumlah ruangan, seperti tempat penyimpanan berkas kenaikan pangkat
PNS, ruang menyimpan arsip dan ruang pengisian data E-PUPNS. Ada beberapa
catatan yang disampaikan Yuddy, yakni kondisi arsip yang begitu banyak di
gedung BKN, pentingnya revolusi mental, masalah eks tenaga honorer kategori 2
(THK-2).
Saat meninjau ruangan, ia sempat mengkhawatirkan gedung BKN
yang dipenuhi arsip. "Saya bisa
membayangkan jika semua data PNS, mulai dari CPNS hingga yang pensiun disimpan
di sini semua. Jangan-jangan gedungnya miring annti,” ujarnya.
Menurut Yuddy, BKN membutuhkan banyak tenaga untuk menangani
masalah arsip. Selain perlu merekrut pegawai untuk memasukkan data, juga perlu
dilakukan digitalisasi arsip serta mengirimkan data-data PNS ke daerah untuk
mengurangi resiko beban gedung. Kalau anggarannya tidak dipotong hingga Rp 60
miliar, BKN bisa saja menarik tenaga alih daya, atau memanfaatkan mahasiswa
yang magang untuk menginput data. "Kerjanya dari pagi sampai sore, dibayar
bisa harian atau per data, kalau satu kertas dibayar Rp 10 ribu dia selesai
seratus kan lumayan. Ini untuk mempercepat proses pendataan," kata Yuddy.
Kedua yaitu mengenai pentingnya revolusi mental. Menurut
Yuddy, sebagai aparatur sipil diperlukan komitmen untuk menjaga marwah
konstitusi. "Yang terpenting saat ini adalah bagaimana pandangan
masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Karena satu tahun pemerintahan Presiden
Joko Widodo ini, pemerintah sudah bekerja sangat keras, tetapi masyarakat masih
menilai kurang sehingga dibutuhkan kerja yang lebih ekstra lagi," katanya.
Yuddy menyarankan, untuk membuktikan kinerja BKN maka BKN
harus menyiapkan pola publikasi yang terukur. Dikatakan, dalam satu tahun
pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian PANRB sudah menyampaikan capaian-capaian
program dan kegiatan. "BKN perlu mencoba menginventarisir capaian-capaian
kinerja yang terukur. Ini untuk manajemen kontrol dan pengawasan," kata Yuddy.
Catatan ketiga yaitu mengenai masalah eks tenaga honorer
kategori 2. Yuddy mengatakan, Presiden meminta agar ada kalkulasi ulang dengan
solusi yang mantap yang sudah dihitung dari kebutuhan pegawai, kualitas pegawai
sampai anggaran.
"Saya sudah sampaikan bahwa secara fiskal anggaran
untuk eks honorer k2 ini tidak mempengaruhi kondisi ekonomi. Namun, pemikiran
Pak Presiden berbeda. Menurutnya, kalau anggaran K2 Rp 28 triliun maka bisa
membangun kurang lebih 48 waduk. Seperti itu pemikirannya," kata Yuddy.
Yuddy meminta kepada BKN bersama Deputi Bidang SDM Aparatur
Kementerian PANRB untuk membuat kalkulasi dengan menyediakan sekitar empat
opsi, sehingga Presiden bisa dengan mudah memilih opsi mana yang bisa
digunakan. "Yang terpenting,
mengikuti aturan dan juga adanya keadilan," kata Yuddy.
Selain itu, dia meminta agar BKN menutup peluang percaloan
dan penipuan. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, baik di
media eksternal maupun internal kementerian.
"Saya minta skenario berlapis dan bisa dirumuskan oleh beberapa
orang agar menghasilkan opsi-opsi untuk Presiden. Yang penting kita bisa
membuat barikade, agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam perekrutan ini tidak
terjadi," kata Yuddy.
0 Response to "YUDDY AWASI LANGSUNG PENANGANAN HONORER K2 DI KANTOR BKN"
Post a Comment
Berkomentarlah dengan sopan.. Klik facebook Jika ingin berkomentar dengan menggunakan akun facebook anda